RAJAWALI MUDA

I really do admire Him, his work about transaction cost in sugar farmers in my opinion is quite influential. However I doubt his conclusion here is valid, as Bardhan argued here. Saying the quality of growth is better when less parts of economy liberalized (from the text; translated) I think in some sense misleading, the quality of growth and labor-growth elasticities is too large to be explain by a single variable (globalization), even his colleagues mentioned it years ago, with more detailed versions of possible reasonings.

unemployments and unequal distribution of wealth problem should not make us blaming the rich, Being rich is not a sin, but yes, something need to be done, we can not let the poor trap in poverty but how? not by blaming globalization for sure. Investors in the millenium era will not invest their money on labor-intensive products, instead on products with capital intensive industries with high demand in high skilled workers. That's a solid fact, and to be able to get higher labor-growth elasticities we need more flexibility in job market and more skilled labor.

The world is moving on, and so should we. weisbrod et.al (2007) shows that people moving on from agricultural activities to non-farm work will generally able to move out of poverty, the answer of poverty and wealth distribution in my opinion is not by forcing back young indonesian to farming activities with government subsidies, if they wanted to be a farmer that's fine, but not because government makes them richer than they should have been. Because it distorts occupational choice, and it won't be able to break intergenerational wealth transmission.

who really are the unemployed? young-urban women, we need to make them able to compete in the job market. Human capital training, though will take time to harvest, seems to be highly beneficial. It is interesting to mention that in the article the informal sector seem to be regarded as "bad omen", in fact it contributes largely to the urban working woman.

The limited jobs in formal sectors is only one factor of the thriving informal sectors, another reason is that simply it is profitable to work in informal sectors. The problem of informal sector is the high risks attached and possibilities of working children, however in the contrary it works very well in alleviating poverty for young urban residents. Working in formal sectors doesn't mean having better condition than the informal ones; and there is no high correlation with poverty. In fact the poor (in Indonesia ) is the one who do work in formal sectors.

China and India, the two countries with large growth as mentioned in the article do have large inequalities, it's a transition period, as inequalities will strive in lower level of development, as time goes by, and when people are adjusting, I think this inequalities should goes down.

as a book said about china economy :

"getting rich first"

Being blustered around by all this talking about ultra-nationalist hardcore, who thinks tackling foreign capital and investment, and confiscating foreign ownership, making it government owned companies are the solution for our country. Yes, the one and only, our dear CAPRES 2009 (mr. You-know-who). They seems to talk about asset accumulation, selling cheap ideas, that having such assets in government hand will make poor people better off.

let see, when Indosat (the one mr.You-know-who always bragging about) was in our hands, do poor people get benefit from that? when Pertamina got rich do poor people will directly increase their welfare? a clue, NO.

but hey, when Indosat got privatized, what had happened? the cost of calling people suddenly drop, Telkomsel was forced to pull some strings too on their profit. Good thing for the less fortunate people huh? of course not for the richer ones, they lost lots of profit from Indosat selling. but hey for now we get cheaper price, but unfortunately crappy quality as well. Need more option in the market though, Big players such asTelkomsel and Indosat might need a better competitor in the future. So we can get better provider, with cheaper services.

Back to assets, I am really not an expert in this, and I am not writing this to show that I am having some kind of renaissance in religious thinking. I just think this is a good idea to distribute assets and more opportunities and empowerment to the poor, yes its about assets, just less "ekonomi rakyat", or "komprador", or anti "neoliberal" label in it.

mind you, but the only one who getting rich has always been the one with greater access to the power, and hence I don't really think having assets like Indosat, caltex, (or whatsoever the target of the you-know-who) might benefit the poor. Instead the poor will still be marginalized by our bureaucratic systems.

If you consider yourself nationalists you might consider to contribute to this or this. its all about a collective action in providing public services. No unlawful confiscating asset needed, just a simple philanthropy. Remember that Adam smith, the father of economics, strongly advise small government, but he himself regard benevolence as a supreme virtue. A free will based benevolence, a self-interest benevolence.

Ini adalah tipikal tulisan konspirasi. Suatu artikel yang menyedihkan karena (1) tidak dilandasi bukti empiris yang kuat, (2)satu satunya referensi adalah tulisan dari sebuah buku, dan (3) cara pengambilan kesimpulan yang tidak objektif. Tulisan seperti ini jelas tidak layak masuk kompas. Bahkan untuk edisi online nya yang kian hari kian menyerupai kembaran detik.com. Menyamakan kebijakan SAP IMF dengan perdagangan global adalah menyesatkan. Penulis menyatukan berbagai macam informasi yang ada, kemudian merangkai menjadi sebuah tulisan yang entah suatu hasil investigasi yang lengkap atau tidak.

artikel ini juga menyesatkan karena ;

pertama, IMF bukan representasi perdagangan global, entah apa justifikasinya perdagangan global direduksi menjadi satu institusi keuangan internasional. Pernahkah ada teori yang menyatakan begitu? perdagangan bebas adalah IMF? saya yakin tidak. Jikalau artikel ini hendak menyerang SAP IMF, maka objek serangan adalah IMF, bukan perdagangan bebas.
Kedua, justru sistem subsidi di eropa barat untuk petani nya yang membuat investasi pertanian di negara berkembang terhambat, (1) karena negara berkembang tidak diijinkan menjual hasil pangan sesuai dengan harga keekonomiannya, subsidi di eropa dan amerika mengkamuflase harga, dan membuat investasi tidak berkembang. (2) Ada kuota tertentu dalam pengiriman barang pertanian. artinya ada dua pembatasan, baik dari harga maupun kuantitas.
contoh negara haiti misalnya, yang ditekankan adalah IMF memotong tariff, padahal memotong tariff akan membuat penduduk akan mendapatkan harga beras yang murah dengan kuantitas yang lebih banyak. jadi pemotongan tariff bukan lah masalahnya, tapi subsidi di amerika dan eropa yang membuat padi non-organik mereka lebih murah. Tentu sisi buruk subsidi ini tidak dibahas di artikel yang tidak objektif seperti ini, yang dilihat hanya sisi yang bisa membantu anti-tesis nya terhadap perdagangan bebas.
Ketiga, artikel ini juga mengesampingkan efek lain yang menyebabkan kenaikan harga pangan, seolah olah kenaikan harga pangan hanya dipicu oleh kebijakan salah dari IMF. Kenaikan harga minyak, dan fakta bahwa semakin banyak penduduk dunia yang mengkonsumsi daging dan oleh karenanya meningkatnya konsumsi pakan ternak juga adalah faktor signifikan yang secara sengaja disembunyikan dari pembaca. Satu tipikal tulisan kelas tabloid yang tidak objektif, ditulis demi melonjaknya tiras dan jumlah pembaca.
Keempat, meningkatnya produksi crops (bahan pangan yang bisa dijual) dan menurunnya produksi staple foods di negara negara afrika juga hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit. Petani bergerak berdasarkan insentif, ketika harga barang pangan ditekan, sedangkan harga crops menjulang, tentu mereka akan memproduksi crops. Kunci disini adalah ketersediaan pasar untuk menjual crops tersebut. Keterbukaan pasar membuat mereka bisa mengalokasikan sebagian produksinya kepada bahan pangan yang menghasilkan uang, di sisi lain petani tidak memiliki insentif untuk meningkatkan produksi staple foods, karena tidak ada pasar disini. Pembeli dan penjual tidak bebas menjual hasil produksinya. Yang berbahaya adalah ketika kedua pasar tidak berjalan, petani akan menuju ke arah produksi yang self-subsistence dan produktivitas menurun tajam.

Investasi terhadap bahan pangan memang seharusnya dilakukan, tapi savings dan investasi tidak harus dilakukan oleh pemerintah, swasta harus diikut sertakan, Kebijakan pembatasan impor dan intervensi harga juga akan menggiring ke arah yang salah di kemudian hari.

Menyedihkan karena smua kata kata artikel ini akan ditelan bulat bulat bagi pembaca kompas dimanapun berada, dan kompas sebagai pendistribusi informasi bertanggung jawab penuh atasnya. Hanya untuk seonggok tiras, informasi dibelokkan sedemikian rupa.

Lagi lagi ocehan lama , kapan ya organda akan dewasa? bertahun disusui, masih saja merengek rengek setelah "disapih" minta lagi disusui, sedihnya para petualang politik "standar" di pucuk sana akan cari kesempatan simpati dengan bilang wah, iya nih pertamina korupsi, negara kita neolib, turunkan sby, bla bla bla.. sama seperti ketika harga BBM dinaikan.

dan masih kah rakyat kita mendengar ocehan retorik ini? bisa jadi.

kalo kita menilik fenomena lebih jernih, sebenarnya apa masalahnya disini?

kita review faktanya : bis antar negara malaysia lebih murah, sedangkan bis kita lebih mahal, Penumpang adalah pekerja indonesia yang tingkat pendapatannya rendah. sekarang masalahnya adalah para pengusaha organda gak mau ilang untung, mereka gak mau bis malaysia ngambil semua sumber uangnya, tanpa memikirkan jalan lain mereka minta harga BBM nya di subsidi.

catatan : (1)Bahkan dengan subsidi pun disparitas harga masih tinggi antara malaysia dan bis organda (2) Dengan hanya terdiri dari tiga perusahaan bis organda jelas monopoli atau oligopoli, yang mempermainkan harga dan kualitas pelayanan bagi para pekerja berpendapatan rendah.

jikalau para politikus itu mendukung para pencari rente ini, maka apakah mereka membela rakyat? tentu tidak, siapa yang dibela? pengusaha yang memaksa harga tinggi. Tidak perduli apakah itu bis berbendera malaysia atau israel sekalipun, asalkan mereka menawarkan harga lebih rendah jelas akan lebih baik bagi pekerja miskin daripada berbendera indonesia dengan harga mencekik.

Biarkan saja lah pengusaha itu bersaing secara sehat, pengusaha punya akses terhadap uang dan fasilitas, asalkan tidak manja seharusnya mereka mesti melakukan terobosan, apalah itu yang bisa membuat pasar menjadi monopolistik, membuat mereka menjadi unik. Bukannya merngek memohon uang pemerintah. Malah menuduh pertamina cari untung, kalo pertamina dapat untung baik dong buat budget pemerintah? cuma tiga pengusaha bis ini yang rugi, mesti kerja lebih keras.

jika mereka disubsidi lagi, ada dua kerugian, pertama pemerintah mesti ngasih duit ke mereka (dalam bentuk subsidi) duit pemerintah buat yang keperluan lain terpakai. Untuk siapa? untuk organda tak bermutu! untuk organda ini pemerintah harus rela kekurangan duit untuk infrastruktur dan beasiswa pendidikan, sungguh tak masuk logika orang yang membela para pengusaha malas ini.