BBM, logistik, dan Politikus bebal
Lagi lagi minyak, bosan sebenarnya mengomentari kelakuan anak negeri atau politikus, diulang ulang itu saja komentar mereka, tidak ada solusi, cuma syahwat berkuasa saja. Apakah mereka tidak juga mengerti bahwa BBM naik itu suatu keniscayaan, maka sudah selayaknya subsidi dikurangi bahkan dicabut secara gradual, mengutip petuah genghis khan "only fools who fought in a battle which is impossible to be won". Bayangkan di 2009 diperkirakan harga minyak mentah akan mencapai 200 dollar per barrel, dengan asumsi harga dibawah 100 euro per barrel dalam APBN berapa dana subsidi yang mesti dikeluarkan, atau berapa uang yang bisa dihemat jika harga minyak dinaikan? sangat besar sekali dana APBN yang bisa di re-lokasikan.
Inflasi yang meningkat itu jelas, akan mengurangi daya beli masyarakat, anak SD juga mengerti, tak perlu lah Mahasiswa dan politikus mengulang ulang lagu sumbang tersebut, perlu diingat inflasi sedang melanda dunia, bukan hanya Indonesia, baru kali ini saya mengalami di Perancis harga harga bahan pokok (terutama beras) naik sekitar 10 persen setiap minggu, bisa dibayangkan, perancis yang tingkat inflasinya telah relatif tinggi dibanding negara uni eropa lain (berkisar 1.8-2.2 persen) kini diperkirakan akan mengalami tingkat inflasi yoy hingga 4 persen, jauh memang dibawah Indonesia, tetapi lonjakan 100 persen dari perkiraan menunjukan lonjakan harga yang luar biasa dan persisten.
yang terpenting adalah membuat sistem yang bisa menjadi "buffer" dari eksternal shock ini, , Komentar bahwa rakyat miskin yang akan terkena efek negatif dari Minyak menurut saya hanya justifikasi moral dan alasan "heboh" yang politis, karena sebenarnya efek negatif inflasi akan lebih terasa oleh kaum urban dan menengah ke bawah yang steril dari BLT karena mereka adalah masyarakat non miskin, tapi vulnerable, angka perkiraan orang miskin adalah sekitar 7-8 persen total penduduk Indonesia (upah dibawah $1 per hari), sedangkan untuk level vulnerable sekitar setengah dari penduduk (49%).BLT sangat penting artinya bagi rakyat miskin untuk bertahan dari eksternal shock ini, sayangnya tingkat kesalahan penempatan yang tinggi (smeru estimates : 45% salah sasaran), dan tingkat korupsi yang tinggi sangat mengganggu proses ini, studi dari Olken(2005) menunjukan rent seeking behavior besarannya berbanding lurus dengan banyaknya tangan birokrasi, semakin menuju ke sasaran, semakin besar pula rent seeking tersebut, studi dari Gauthier(2007) juga menunjukan bantuan kesehatan sebagian besar tidak sampai ke sasaran, di uganda misalnya, 86% dana kesehatan di korupsi dalam bentuk rent seekers pada harga obat (nilai obat lebih besar dari nilai asli atau obat yang diberikan gratis diperjualbelikan), dan berkurangnya dana yang mengalir ke fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukan betapa sulit pendistribusian BLT tersebut tanpa sistem yang jelas. Sebagai institusi, kantor pos yang tersebar di seluruh indonesia, akan lebih baik dalam menyalurkan dana BLT, begitu pula dengan kantor PPK (penyalur dana kecamatan development project), akan jauh lebih baik lagi jika orang miskin memiliki rekening di kantor pos dan mengatur sendiri uang nya tersebut. Cek kosong berupa kupon terbukti tidak efektif karena kupon tersebut sendiri adalah quasi-money yang dapat diperdagangkan.
Masalah yang sama terjadi pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan inkind relatif tidak efektif dibanding dengan bantuan uang, kemungkinan pertama, barang yang datang tidak sesuai nilainya dengan nilai pembelian. Kedua, bantuan berupa barang (terutama kertas dan buku) beresiko tinggi diperdagangkan (seperti kupon dan kasus obat) oleh oknum sekolah. Seperti umumnya masalah principal-agent, masalah korupsi yang tinggi ini harus diperbaiki dengan sistem insentif dan supervisi yang tepat carrot and stick dalam artian payung hukum yang tegas sangat krusial dalam hal ini.
Bantuan Langsung Tunai memang sangat penting tapi tidak cukup, karena BLT berusaha untuk meminimalisir efek eksternalitas negatif dari kenaikan BBM terutama bagi orang miskin, tapi tidak signifikan bagi masyarakat yang termasuk kriteria vulnerable, eksternal shock sangat besar efeknya bagi bagian masyarakat yang vulnerable dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi (smeru, 2001), ini menunjukan quintile terbawah dari vulnerable people adalah yang paling besar terkena efek kenaikan BBM. Cara paling baik yang bisa dilakukan adalah berupaya menjaga kestabilan bahan pokok lainnya selain minyak , disini fungsi optimal logistik sangat dinantikan, fungsi logistik bulog dan pertamina selama ini menjadi keraguan besar, karena ketidak mampuan menyediakan pasokan yang berkesinambungan terutama bagi barang subsitusi dari minyak seperti gas. Adalah suatu aib besar ketika BUMN sebesar pertamina tidak dapat mengatasi kelangkaan gas, menurut saya ini dikarenakan ada monopoli terselubung pada rentang agen (belum lagi pertamina sendiri yang juga praktisi monopoli,tapisudahlah), pertamina seharusnya menyediakan pesaing bagi para agen tersebut, katakan lah pusat distribusi gas di tiap unit POM bensin, sama seperti halnya dengan pendistribusian kupon BLT di tahun 2005 rent-seeking dari intermediaries agent berasal dari informasi yang asimetris, dalam hal ini pusat distribusi gas. Akses mudah, murah dan pasti dari gas dapat meredam efek negatif dari kenaikan BBM bagi kalangan vulnerable dan mempermudah proses mutasi minyak ke gas. Begitu pula dengan BULOG, BULOG mesti mengerti bahwa perilaku petani juga memiliki pengaruh penting dalam penyerapan gabah kering, faktor resiko jatuhnya harga gabah di pasaran pada saat panen membuat petani berlomba menjual gabah basahnya, yang berujung pada self fulfiling behavior, karena harga terdorong ke bawah, resiko yang besar dari fluktuasi harga dan seringkali juga ketidak pastian musim ini juga membuat pemilik lahan bersedia berbagi resiko dengan rentenir/tengkulak dengan menjualnya dalam versi basah ke tengkulak (versi lain dari share-cropping) walaupun dengan keuntungan yang lebih rendah (suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh BULOG, terkait dengan lag pembayaran dan birokrasi), dari sisi pendistribusian juga masih perlu banyak yang dibenahi, pendistribusian beras (setidaknya yang terlihat di media) , dari kapal ke gudang-gudang seperti layaknyanya pergudangan di Indonesia, masih sangat primitif, dengan menggunakan manpower. Jika saja dana non budgeter dulu dipergunakan untuk dana perbaikan standard operation procedure dan barang modal, niscaya pendistribusian bahan pokok akan jauh lebih baik. Saya yakin banyak ahli logistik di Indonesia, dan seandainya BULOG, pertamina dan PGN bersedia membuka diri dan terus memperbaiki diri, masalah logistik akan mudah teratasi.
Jika memang PT gas negara, BULOG dan pertamina tidak mampu mempermudah akses terhadap gas, dan bahan pokok maka sudah selayaknya pertamina dan PGN dan BULOG dilikuidasi dan kita membuka lebar lebar terhadap perusahaan distribusi asing.
kenaikan harga minyak sudah jadi barang basi, dan tidak selayaknya jadi ajang politisasi sesaat,sudah saatnya kita menerima kenyataan bahwa minyak fosil sedang menuju kepunahan, alangkah lebih baik apabila kita pergunakan dana berlebih untuk memperbaiki akses terhadap peluang daripada untuk menambal lobang yang kian hari kian lebar. Tidak banyak orang tahu bahwa banyak potensi tersembunyi di negeri kita, batang padi sekarang bisa diolah menjadi bahan chip komputer, minyak jelantah bisa dibuat menjadi bio-diesel, para peneliti bisa membuat radar dengan menggunakan batterai kecil karena listrik yang digunakan hanya berkisar 1-5 watt, perkembangan sollar cells di LIPI dan BPPT juga semakin gencar, menuju pemberdayaan listrik murah dan banyak lagi, para politikus dan mahasiskus (mahasiswa yang gemar sirkus politikus) sebaiknya sadar bahwa dana yang dibakar sia sia di jalan raya adalah opportunity cost bagi produksi masal barang barang masa depan, begitu banyak hasil penemuan yang hingga kini berdebu dan dipajang di loker loker BPPT tanpa produksi masal. Perlu diingat, pengurangan subsidi dalam periode dua tahun saja (2005, 2006) bisa menghasilkan penghematan besar untuk mengirim 2500 peneliti untuk belajar keluar negeri hingga 2009, apabila jika kita bersedia berhemat, mengurangi konsumsi BBM sekarang, Indonesia akan lebih baik bagi keturunan kita kelak. Semoga.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
6 comments:
Bung Rajawali salam kenal!
Komen anda di blog diskusi ekonomi udah saya beri koment.
Thank atas komentnya>
Salam
Giy
adi..i almost say i love u..but i remember my friend in Aas, so i say..i love your post!
gila, beneran. gue link ke blog baru gue yah. haha..kayaknya lo gak suka sih blog baru gue isinya science2 gt. hehehe
@giyanto : salam kenal juga, saya suka jurnal kebebasan anda dengan mas nad, mari saling mengingatkan baik atau pun buruk.
@mulia : lo katanya dah quit blogging, sekarang malah bikin blog baru, :D, anyways, thanks mul komennya
Rizal Adi Prima,
posting yang menarik. Banyak informasi yang saya peroleh di dalamnya, meski sebagian informasi lain pun sudah sering diulang-ulang oleh para penganjur pencabutan subsidi BBM.
Saya punya beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama Anda.
[1] Subsidi BBM tidak efisien dalam alokasi pasar.
[2] Subsidi BBM menguntungkan kelas menengah, bukan kelompok miskin. Subsidi BBM salah sasaran.
[2.1.] Alasan post hoc: BLT perlu bagi rakyat miskin, adalah gagasan yang baik.
[2.2] Praksisnya, seperti ditulis Rizal Adi Prima, BLT tidak efektif sampai ke tangan mereka.
Dalam [1], argumentasi yang digunakan adalah argumentasi efisiensi. Sementara, dalam [2] argumentasinya adalah argumentasi keadilan distributif.
(Sering disisipkan pula argumentasi ekologi – semisal penggunaan energi – dalam debat seputar BBM. Ini alasan yang baik. Akan tetapi, terkait pencabutan subsidi BBM, ini bukan alasan serius, hemat saya, karena kita tidak pernah serius mengembangkan energi terbarukan, apalagi alternatif teknologi transportasi masal yang ekologis dan pembangunan insentif penggunaan kendaraan dan ruang publik. Penganjur pencabutan subsidi BBM juga tidak pernah serius mendiskusikan ekologi. Dus, ini alasan sisipan, untuk mendulang dukungan atas usul mencabut subsidi dalam argumentasi [1]. Tujuan ekologis bukan alasan utama di dalam diri usulan ini. Tapi oportunis.)
Bila keadilan distributif [2] yang hendak disasar, mengapa tidak menggunakan instrumen yang sesungguhnya lazim digunakan di banyak negara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebut misalnya instrumen fiskal dengan watak progresif atas tingkat pendapatan. Seperti pajak progresif. Termasuk membiayai program-program minor seperti dalam [2.1] atau program-program mayor macam akses masal warga negara atas pendidikan, untuk pembangunan human capital, atau dana riset untuk ilmuwan; keduanya menguatkan kapasitas produkftif Indonesia.
Salah satu, dari sekian alasan, mengapa pajak progresif sulit diberlakukan adalah biaya transaksi. Sulitnya perangkat regulasi ini untuk digolkan di parlemen. Belum lagi tingginya tingkat korupsi dan rendahnya tingkat pungutan pajak di kita.
Tetapi, bukankah alasan serupa juga ditemukan dalam skenario cabut subsidi BBM, seperti disebutkan Anda dalam [2.2]?
Lebih dramatis, dalam banyak pengalaman di banyak negara, bukankah pencabutan subsidi membahanbakari pemberontakan sosial? Artinya, punya potensi biaya transaksi yang tidak kalah besar dibanding yang dirujuk Anda dalam contoh [2.2].
Saya pikir, para “mahasiskus“ – meminjam istilah Anda yang memikat – punya alasan. Dugaan saya, mereka tidak menggunakan argumentasi dalam [1], alias efisiensi. Syahwat kekuasaan adalah satu hal, dan itu alasan yang sah. Tetapi, mungkin ada alasan lain pula. Argumentasi keadilan distributif kerap lebih dominan dalam menjelaskan preferensi kolektif. Ini mungkin alasan, mengapa Joseph Stiglitz, ketika menulis artikel populer tentang demonstrasi menentang pencabutan subsidi, menyebut demonstrasi itu adalah tindakan “rasional“.
Diskusi tentang subsidi BBM adalah kompleks. Sayang bila hanya berporos di aspek efisiensi.
Salam,
Sonny
salam kenal Bung sonny,
Terima kasih atas komentarnya, saya akan coba untuk sedikit komentar atas solusi dari anda.Alasan-alasan yang saya ajukan, sama halnya dengan tawaran bung sonny sudah berulang ulang kita dengar, itulah sebabnya itu bukan hal yang baru. Masalah ekologi terus terang saya tidak berani bicara banyak, karena belum pernah melakukan studi mendalam tentang itu.
[1]Seperti saudara kemukakan,ada masalah biaya transaksi yang besar untuk pajak progresif, dari mulai lag waktu kebijakan, dan implementasi sama halnya dengan BLT karena by nature, pajak maupun BLT adalah intervensi pemerintah. sekilas mungkin serupa, akan tetapi BLT adalah solusi jangka pendek, sedangkan restrukturisasi pajak adalah jangka menengah. Jika kita bicara jangka menengah solusinya sebenarnya lebih kaya dibanding pajak saja, misalnya pembatasan kuantitas (smart card)yang juga sekaligus memenuhin unsur efisiensi yang anda katakan di awal.BLT,cash for work, food for work dll,adalah "cushion" untuk penduduk miskin,kebijakan temporer, untuk menghadapi masalah di depan mata. Pajak progresif adalah penting, tapi memiliki biaya transaksi yang lebih besar, belum lagi politisasi para politikus yang tak kunjung habis.
[2]BLT tentu saja memiliki resiko tidak akurat,tapi BLT tetaplah penting, anda bisa bayangkan,tak usah muluk2 lah jika saja 45% error bisa dikurangi saja menjadi 20% sekitar 16 juta penduduk miskin bisa mendapatkan budget konsumsi dua kali lipat dari biasanya. Dalam waktu yang relatif singkat.dengan kata lain lebih efektif dari pada pajak.
[3] hari ini harga crude oil sudah 126 dollar,sampai kapan BBM mesti disubsidi,secara logis, pemerintah tidak mungkin bisa nalangin disparitas harga, pilihannya adalah APBN jebol atau hiperinflasi keduanya adalah biangnya krisis. Subsidi BBM saja sudah sampai ke tingkat 200 trilyun,biaya yang sangat besar bagi pos non-produktif di APBN. jika boleh beranalogi mungkin seperti ini,sebuah keluarga, porsi pengeluaran untuk pesiar 10 persen, ketika harga pesiar melonjak hingga 40 persen,apa yang logis dilakukan? menambah penghasilan dan dana pesiar dinaikan, atau mengurangi pesiar, demi kepentingan produktif lainnya?. Terlepas dari smua pro-kontra politis, sebaiknya kita jujur, apakah masih logis kita membayar ratusan trilyun hanya untuk BBM,padahal tahun-tahun ke depan biaya ini akan semakin membengkak? siapapun politikus dan mahasiswa yang menyebut ini logis, patut dipertanyakan motif nya, oleh karenanya, saya menyebut mereka di tulisan saya politikus, dan mahasiskus.
[4] kemudian ekspektasi pasar,harga harga sudah naik bahkan sebelum akhir juni, pasar sudah mengharapkan harga BBM naik, jika BBM tidak dinaikan, harga ini tidak akan turun malah menjadi jadi, karena semakin lama ditahan-tahan, semakin besar kemungkinan APBN ini jebol.satu satunya cara adalah memenuhi ekspektasi ini.Ini bukan hanya salah SBY, tapi memang sudah konsekuensi logis, harga BBM naik.
ketika APBN sudah tidak lagi kredibel,maka pelemahan nilai tukar tinggal nunggu waktu, efek domino juga pasti akan menghantam kredit, dengan suku bunga yang ketat. Kondisi makro akan semakin terjepit.
[5]Subsidi BBM juga yang membuat kita terlalu bergantung pada minyak fosil, tapi tidak beralih ke inovasi bahan bakar alternatif, bahkan mutasi bahan bakar dari minah ke gas juga dianggap tabu,padahal sebagian besar dari mereka jelas jelas mampu untuk itu.tidak ada insentif masyarakat menengah berpindah ke bahan bakar alternatif, karena sebagian besar bebannya ditanggung pemerintah.
[6]mengenai resiko kerusuhan sosial,ini menurut saya lebih karena self fulfilling behavior,panik dan kerusuhan tidak akan terjadi kalau masyarakat bisa disadarkan,ini lah tugas para ormas dan politikus yang menenangkan para konstituennya. Bukan malah menjadi perusuh politik atau perusuh keamanan. memanfaatkan gejolak untuk simpati 2009. seperti halnya pemerintah, para pengkritisi pemerintah juga punya alternatif, membantu memadamkan api, atau malah menyulut ledakan ledakan baru hingga smua hangus terbakar?
[7]Kalau memang mahasiswa yang berdemonstrasi itu benar mahasiswa, tidak akan ada unsur anarkis dan merusak,(contoh : mahasiswa di universitas2 makasar)mana intelektualitas mereka? teriak teriak di jalan mengatasnamakan rakyat, padahal uang jajan mereka yang dipikirkan. Organda juga, mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan kantong mereka. Mana para pembela rakyat sebenarnya, yang membela bayi bayi merah baru lahir kedunia, atau rakyat terisolir di papua dan pegunungan? Maaf bung sonny, saya begitu kehilangan kepercayaan pada opportunis2 politik, mohon anda maklum jika saya sedikit berbicara keras.
terlepas dari smua pro kontra ekonomis, ekologis, Subsidi BBM yang menahun dan nyaman adalah kebijakan yang salah tapi populis dan aman secara politis. sedangkan pencabutannya adalah kebijakan realistis dan logis. menurut saya pertanyaan tentang BBM bukan masalah cabut atau tidak, tapi masalah supervisi kebijakan jangka pendek (blt,dll),supervisi perubahan jangka menengah (restukturisasi pajak)dan perubahan jangka panjang (uang yang ditabung dari pengurangan subsidi), digunakan untuk investasi masa depan yang produktif atau tidak?
demikian pemikiran saya.
salam
Terima kasih banyak bung sonny,atas pencerahannya (walau nyasar ke blog lain :D).[1]saya setuju sepenuhnya dengan pendapat bahwa kebijakan jangka menengah harus segera dilakukan.Ruang gerak untuk itu sudah disiapkan, satu persatu simpul sudah dilepas.menurut saya hutang dalam negeri bisa juga jadi salah satu prioritas, baru kemudian restrukturisasi pajak
[2]Seperti bung sonny kemukakan,semua menjadi dilematis, dan mirip ke second best policy,saya termasuk pada voter yang anda sebut.Jika anda berkeliling di blog saya, anda akan temukan kekaguman saya pada scandinavian economics.
[3]mengenai insentif buat transportasi,saya juga setuju, tapi perlu diingat, biaya waktu dan uang diperlukan untuk ini,bung sonny bisa lihat perkembangan kereta api di negara kita jalan di tempat, mass rapid transport masih sanagat jarang. Saya kadang melihat ini persoalan ayam dan telur,bagaimana arah causalitas sebenarnya, karena kurang budget? atau karena hal lain seperti korupsi misalnya. kalau saya melihat,kita sedang mengurai simpul-simpul ini,insentif bermacam macam,tapi yang mana yang paling mengikat (binding) supaya kita bisa menstimulasi insentif-insentif lain.
[4]mengenai komentar mahasiswa makasar,itu memang keluar konteks,sangat subjektif :D
[5]Saya kurang mengerti masalah tahun 1960-an,saya cuma melihat demonstrasi sekarang ini di perancis.disini ,demonstrasi itu bisa tertib,bisa tidak merusak, dan tuntutannya sederhana, tidak menuntut masalah defisit, inflasi, dll (mungkin karena mereka punya social security atas shock2 semacam ini) kadang saya suka tersenyum, tuntutan mahasiswa ketika mereka menyandera truk tanki minyak,masih terjebak romantisme jaman tritura,dan reformasi 1998,misalnya: turunkan harga. Apakah dengan berdemonstrasi harga harga akan turun? stabilisasi harga tidak sama dengan menjatuhkan soeharto :D. menurut saya bentuk protes tidak perlu ke jalan,mahasiswa perancis melakukan protes dengan memblokir kampus,mereka tidak merugikan pengguna jalan dengan itu (walau merugikan saya yang tidak ikut ke dalam rapat2 pemblokiran kampus itu :D). secara singkat,saya gak melihat adanya perubahan dalam cara berargumentasi di jalanan,sejak tahun 1960-an, seperti malari, dsb.berbeda dengan adanya transformasi demonstrasi sperti yang bung sonny kemukakan di eropa tahun 1960-an, dan yang saya lihat sekarang.
saya tidak ingin menutup kemungkinan demonstrasi mahasiswa dalam bentuk cara berargumentasi, saya cuma lelah smua menjadi dimanfaatkan menjadi politis, entah siapa yang memulai.
senang berdiskusi dengan anda juga.
salam
Post a Comment